Bawaslu Soroti Pimpinan KPU Tidak Hadir di Sidang Perkara Jumlah Caleg Perempuan

Berita71 Dilihat

Selanjutnya, sidang pun dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, salah satunya yakni Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Menurutnya, pemerintah akan melanggar HAM jika tidak memenuhi kouta minimal 30 persen keterwakilan pada Pemilu 2024.

“Ketika UU mengatakan 30 persen kuota perempuan untuk menjadi calon legislatif tidak terwujud, maka negara telah melakukan pelanggaran HAM. Akibat dia gagal to fulfill, memenuhi, hak dari perempuan untuk menjadi Caleg,” ujar Atnike.

Ia pun menjelaskan, untuk pelanggaran HAM bukan hanya semata dalam bentuk kekerasan atau pemaksaan terhadap satu hak saja. Karena, pada prinsipnya tugas negara terkait HAM dijelaskannya yaitu menghormati atau to respect, memenuhi atau to fulfill, dan melindungi atau to protect.

Quoted From Many Source

Baca Juga  Kondisi Permasalahan Sampah, Kualitas Air dan Gizi di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *